Dapatkah Permen kapal besar pakai BBM subsidi ?

Rencana pemerintah untuk meningkatkan harga menjual bahan bakar minyak (BBM) dengan mengukur cairan flow meter solar bersubsidi tinggal mengkalkulasi waktu. Namun, wejangan pelaksanaan tekhnis di lapangan ternyata tetap memetik kontroversi.

Bayangkan saja. Bila di dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2012 berkenaan Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna type Bahan Bakar Minyak Tertentu secara tegas menyebutkan bahwa BBM bersubsidi type solar cuma boleh digunakan kapal nelayan berukuran maksimum 30 GT. Dengan batasan ini, cuma kapal kecil atau punya nelayan kecil yang boleh memakai BBM bersubsidi.

Sebagai wejangan pelaksana Perpres , Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jero Wacik mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2012 berkenaan pelaksanaan Perpres 15/2012 tersebut. Beleid yang diteken 24 Februari 2012 silam ini jadi membolehkan kapal dengan ukuran di atas 30 GT untuk memakai BBM type solar bersubsidi.

Dua aturan ini menyadari memiliki substansi yang bertentangan. Ini pula dapat menyebabkan pelaksanaan aturan di lapangan menjadi sulit. “Peraturan Menteri kok isinya merevisi Peraturan Presiden.

Hal itu menyadari tercantum terhadap pasal 3 Permen ESDM Nomor 8/2012 yang menyebutkan, di dalam rangka buat persiapan infrastruktur penunjang yang dibutuhkan dan penetapan alokasi volume type BBM khusus oleh badan pengatur, customer pengguna bisnis perikanan untuk keperluan nelayan yang gunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran di bawah maupun di atas 30 GT bisa gunakan type BBM berbentuk solar.

Hanya saja, beleid itu menyebutkan mengonsumsi BBM bersubsidi bagi kapal nelayan maksimal cuma 25 kilo liter per bulan. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal 7 Februari 2012 hingga batas selagi yang ditentukan kemudian.

Menteri ESDM Jero Wacik belum sudi beri tambahan komentar berkenaan beleid dua yang bertentangan ini.

Sedangkan Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo menjelaskan, dengan adanya batasan volume mengonsumsi yang diperbolehkan bagi kapal nelayan dengan kapasitas di atas 30 GT membuktikan pengalokasian subsidi yang lebih merata. Artinya, “Kalau (di bawah 30 GT), subsidinya lebih besar,” katanya.

Menurutnya, aturan berkenaan batasan pemakaian subsidi BBM bagi kapal nelayan ini udah baik dan cocok peruntukannya. “Kapal dengan kapasitas di atas 30 GT subsidinya seharusnya sebenarnya tidak sama dengan kapal kecil,” ungkap Widjajono.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *